“Kalau Partai NasDem hanya masuk empat besar pada Pemilu legislatif 2014, kami tidak mengusung calon presiden, sehingga hanya akan mendukung salah satu calon saja,” kata Surya Paloh pada Rapat Pimpinan Wilayah (Rakerwil) VII tahun 2013, Partai Nasdem Kalbar di Pontianak, Sabtu (16/2).
Oleh karena itu, katanya, mesin Partai NasDem sudah harus mulai bergerak sejak kini dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan pada masyarakat, persiapan menjelang Pemilu 2014.
Ia menyatakan, inti dari didirikannya Partai NasDem, yakni ingin membawa perubahan, sehingga NasDem harus menjadi pemenang pada pemilu 2014. “Karena kalau NasDem tidak menjadi pemenang pemilu 2014, maka tidak akan bisa membawa perubahan tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, saat ini masyarakat sudah tidak empati kepada partai politik dengan berbagai kasus saat ini, tetapi Parpol harus tetap ada, karena bukannya Parpol yang salah, tetapi manusianya yang salah, oleh karena itu Partai Nasdem akan berusaha membawa perubahan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Surya berharap, pihaknya bisa mencapai target sekitar 17 juta anggotanya pada Agustus 2013. “Kalau angka tersebut tidak sampai, berarti agak berat lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW Partai Nasdem Kalbar, Syarif Abdullah Alqadrie menargetkan, bisa menjadi pemenang pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 di provinsi itu. Menurut dia, kalau masyarakat menginginkan perubahan, maka pada Pemilu Legislatif 2014, pilihlah Nasdem.
“Sudah dua periode kepemimpinan presiden sekarang, tetapi belum juga membawa perubahan yang begitu berarti terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan Kalbar, oleh karena itulah kalau masyarakat menginginkan perubahan pilihlah Partai Nasdem,” ungkapnya.
Abdullah berjanji akan membawa perubahan ke arah lebih baik bagi kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat di perbatasan apabila Partai Nasdem di percaya.
“Syaratnya, Partai Nasdem harus jadi pemenang baik itu pada Pemilu legislatif, dan Pemilu presiden, sehingga dengan kekuatan yang didukung oleh rakyat itu bisa membuat undang-undang dan kebijakan dalam pembangunan,” ujarnya.
